Scientific Papers

Kebijakan pertanian merupakan intervensi pemerintah untuk mengubah perilaku produsen, pedagang, dan konsumen produk pertanian. Konsep kebijakan pertanian telah banyak dibahas dalam berbagai literatur pembangunan pertanian (Timmer, 1975; Timmer et al., 1983; Timmer, 1989b; World Bank, 1987; Piggott et al., 1993). Pengetahuan tentang kerangka kebijakan pertanian sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, untuk memahami konsekuensi dari berbagai kebijakan pertanian. Pada prinsipnya, ada empat komponen utama kerangka kebijakan pertanian, yaitu strategi, kebijakan, kendala, dan tujuan. Kerangka kebijakan pertanian, digambarkan sebagai sebuah alur lingkar dari sejumlah hubungan kausal dari keempat komponen tersebut (Pearson dan Gotsch, 2003).

Pemerintah perlu membuat cetak biru strategi pembangun-an pertanian dan seperangkat kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan berbagai kendala ekonomi di sektor pertanian. Cetak biru pembangunan pertanian yang bervisi inovasi dapat merangkum dan mengikat lima prioritas pembangunan ekonomi jangka menangah, yakni produktivitas pangan, efisiensi sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, keterpenuhan kebutuhan pangan, daya saing produk, dan kapasitas masyarakat. Pembangunan pertanian dikatakan berhasil jika mampu sebagai pengganda pendapatan dan lapangan kerja, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arifin, 2010).