Jimbaran, 18 Februari 2026 – Universitas Udayana melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM PM) menyelenggarakan Diskusi Publik Sang Pewahyu Rakyat 2026 di Auditorium Widya Sabha, Rabu (18/2). Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, dengan sivitas akademika dalam membahas arah pembangunan Bali secara kritis, ilmiah, dan konstruktif.
Kegiatan tersebut menghadirkan Gubernur Provinsi Bali sebagai narasumber utama, serta diikuti pimpinan universitas, dosen, organisasi kemahasiswaan, dan ratusan mahasiswa lintas fakultas.
Ketua BEM PM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialektika kebijakan.
“Mahasiswa tidak hadir sebagai oposisi, melainkan mitra kritis yang membawa gagasan dan solusi berbasis kajian,” ujarnya.
Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST., Ph.D., dalam sambutannya menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas diskursus publik.
“Kampus tidak boleh menjadi menara gading. Universitas harus hadir sebagai ruang refleksi kritis sekaligus mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data, etika, dan keberlanjutan,” tegas Rektor.
Tema diskusi tahun ini menyoroti dinamika Bali yang berada di persimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai budaya serta lingkungan. Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari tata kelola pariwisata, alih fungsi lahan, kesenjangan wilayah, kemacetan, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam pemaparannya, Gubernur Bali menekankan arah pembangunan periode 2025–2030 dalam kerangka visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menempatkan keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan. Ia menyoroti prioritas kebijakan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kedaulatan pangan, transformasi ekonomi berbasis budaya lokal, energi bersih, serta pelestarian ekosistem Bali.
Sesi refleksi akademik menghadirkan panelis dari berbagai disiplin ilmu, termasuk Dekan Fakultas Pertanian I Putu Sudiarta, S.P., M.Si., Ph.D. dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. Putu Arya Sumertha Yasa, S.H., M.H., yang memberikan perspektif ilmiah terhadap isu-isu pembangunan daerah. Diskusi berlangsung interaktif dan substantif, mencerminkan tradisi demokrasi kampus yang berbasis argumentasi dan data.
Forum dilanjutkan dengan sesi aspirasi, di mana mahasiswa menyampaikan pertanyaan dan pandangan secara langsung kepada pemangku kebijakan. Dialog berlangsung kondusif dan menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga ruang demokrasi yang sehat.
Sebagai penutup, dilakukan penyerahan Grand Kajian Regional Bali sebagai kontribusi akademik mahasiswa kepada pemerintah daerah. Kegiatan ini menegaskan peran Universitas Udayana sebagai laboratorium demokrasi sekaligus mitra strategis dalam mendorong kebijakan publik yang responsif dan berkelanjutan.