Seriuskah Pemerintah untuk Membenahi Angkutan Umum ?

Seriuskah Pemerintah untuk Membenahi Angkutan Umum ?

Putu Alit Suthanaya

Kondisi saat ini tingkat ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi sangat tinggi khususnya di Kota Denpasar. Hal ini ditunjukkan dengan rasio kepemilikan kendaraan per rumah rangga yang mendekati 1:5 yang artinya 1 rumah tangga rata-rata memiliki 5 kendaraan bermotor. Kondisi ini mendekati DKI Jakarta dengan rasio 1:5,6. Sejak tahun 2000 kondisi angkutan umum semakin terpuruk. Untuk Kota Denpasar dengan penduduk terpadat di Provinsi Bali, tingkat penggunaan angkutan umumnya hanya 2,1% sangat jauh dari harapan ideal setidaknya 60%. Salah satu prasyarat sebuah Kota Metropolitan (dalam hal ini Sarbagita) yaitu bahwa tingkat penggunaan angkutan umumnya adalah 60% dengan load faktor 70%. Ketika prasyarat ini tidak mampu untuk dipenuhi, dengan terbatasnya lahan untuk membuat jalan baru, maka kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas terjadi sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana keseriusan pemerintah untuk membenahi sistem angkutan umum? Padahal UU No.22 Tahun 2009 sudah jelas menyebutkan bahwa pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan angkutan umum.
Realitas yang terjadi adalah seolah-olah terjadi pembiaran terhadap kian terpuruknya angkutan umum. Keberpihakan pemerintah (kalaupun ada) terhadap pembenahan angkutan umum masih sebagian besar sebatas wacana. Pemerintah tampak masih bertumpu pada pembangunan infrastruktur jalan untuk memecahkan permasalahan transportasi. Trilyunan rupiah anggaran untuk pembangunan jalan dan underpass begitu mudahnya digelontorkan yang secara tidak langsung merupakan bentuk subsidi terhadap pengguna kendaraan bermotor pribadi. Subsidi terhadap angkutan umum dianggap beban yang begitu tinggi dan tidak mampu untuk dipikul. Masyarakat juga cenderung untuk berpihak pada pendekatan instant untuk memecahkan masalah kemacetan yaitu dengan membangun jalan baru atau underpass. Hampir tidak pernah terdengar adanya protes masyarakat terhadap pembangunan jalan baru atau underpass. Tetapi ketika angkutan umum dicoba untuk diimplementasikan, sebagian masyarakat mengganggap bahwa justru angkutan umum menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Media cetak maupun elektronik justru cenderung memberitakan hanya sisi negatif dari angkutan umum.  
Langkah awal untuk membenahi sistem angkutan umum adalah diperlukan adanya perubahan paradigma dan penyamaan persepsi terhadap skala prioritas pembangunan sistem transportasi dalam rangka menuju sistem transportasi yang berkelanjutan. Ketika para pembuat kebijakan tidak atau belum menyadari betapa pentingnya pengembangan sistem angkutan umum dalam rangka untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Ketika pembangunan angkutan umum hanya ditinjau dari aspek financial feasibility, maka lupakanlah keinginan untuk menata kembali angkutan umum karena untuk kondisi saat ini tidak akan pernah feasible secara finansial.
Perbaikan sistem angkutan umum merupakan program jangka panjang dan tidak bersifat instant. Begitu banyak ada best practice city dari sisi pengembangan sistem angkutan umumnya. Dari berbagai kota percontohan tersebut sudah dinyatakan bahwa memerlukan waktu puluhan tahun untuk bisa memiliki sistem angkutan umum yang handal. Perubahan harus dimulai dari pondasi terjadinya pergerakan yaitu pengaturan lokasi aktivitas dalam sebuah kota. Tanpa integrasi sistem transportasi publik dan tata guna lahan (dalam konsep Transit Oriented Development atau TOD), maka kecil harapan untuk bisa meraih sukses dalam implementasi sistem angkutan umum. Jadi untuk membenahi sistem angkutan umum, pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah seberapa seriuskah keinginan pemerintah untuk membenahinya? Siapkah pemerintah untuk melalui fase-fase implementasi yang memerlukan kesabaran dan dukungan pembiayaan?

** Segala tanggung jawab terhadap isi dari tulisan ini ada pada penulis
Share Suara Pakar: