Suara Pakar

Beberapa minggu lalu tepatnya tanggal 31 Oktober 2017, kementrian Kominfo mulai menerapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 yang mewajibkan registrasi bagi semua pemilik SIM Card lama dan baru. Hal yang perlu dikritisi apakah model registrasi akan mampu memastikan bahwa pemilik NIK yang sah yang akan mengakui kepemilikan NIK tersebut sehingga tidak akan menjadi kebijakan yang rapuh(gagal mencapai tujuan) dan terburu-buru(prematur).

Dengan menggunakan pencocokan data kependudukan dari E-KTP, kita akan memperoleh mapping antara setiap NIK (penduduk) dengan kepemilikan nomer seluler (SIM Card). Mapping ini akan dapat digunakan untuk pelacakan riwayat percakapan (teks dan suara) sehingga dapat membantu pencegahan dan pelacakan tindak kejahatan termasuk kasus penipuan. Pendataan ini juga akan menjadi cikal bakal untuk pembentukan Nasional Single Identifier. Jika berhasil, pemilik  nomer SIM Card bisa dianggap mewakili kepemilikan  NIK tertentu. Selanjutnya,  SIM Card akan dapat dipakai sebagai alat validasi transaksi keuangan sehingga pada gilirannya akan mampu menciptakan inklusi dalam bidang finansial untuk memperkaya berbagai chanel transaksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Masalahnya adalah, apakah registrasi yang akan ditempuh Kominfo bisa menjamin bahwa NIK yang didaftarkan sebagai pemilik SIM card adalah memang orang yang benar sebagai pemilik NIK tersebut, bukan orang lain yang meminjam data NIK tersebut.

Berdasarkan penjelasan Kominfo, untuk melakukan proses registrasi, pengguna dapat melakukannya dengan mengirim pesan ke nomer 4444 dengan format NIK#KK# untuk pelanggan baru atau ULANG#NIK#KK# untuk pelanggan lama. Setelah itu data NIK (Nomer Induk Kependudukan) dan KK (Nomer Kartu Keluarga) akan divalidasi dengan melakukan pencocokan dengan data E-KTP di  Dukcapil. Jika valid barulah SIM Card akan diaktifkan.

Menarik sekali, bagaimana aplikasi Dukcapil melakukan pencocokan hanya dengan NIK dan KK?. Hal yang mungkin dilakukan hanyalah mengecek apakah NIK yang didaftarkan tersebut ada di dalam anggota KK tersebut. Jika tidak ada maka akan ditolak dan jika ada akan dinyatakan valid. Jika hanya berbekal model pencocokan seperti ini, jelas akan bisa terjadi banyak manipulasi data. Seseorang yang tahu NIK dan No KK orang lain tentu akan dapat melakukan registrasi dan dianggap valid. Kenyataannya, foto kopi kartu KK sekarang bertebaran dimana-mana mulai dari instansi pemerintahan, perusahaan finance dan berbagai perusahaan swasta. Tentu sangat mudah menembus proses registrasi tersebut, apalagi setiap NIK diijinkan memiliki beberapa nomer SIM Card. Sungguh berbahaya. Lalu bagaimana cara registrasi yang benar yang harusnya diterapkan?

Untuk mencegah adanya pemalsuan, proses registrasi harus dilakukan dengan memakai data biometrik yang sudah direkam pada saat pembuatan KTP elektronik. Cara ini memang akan mewajibkan setiap pemilik SIM Card untuk datang secara fisik ke berbagai outlet yang disediakan. Dengan datang langsung, data biometrik dapat dicocokkan secara real time dengan  database biometrik yang ada di Dukcapil. Jika valid, barulah proses registrasi dapat diselesaikan. Pilihan opsi seperti ini penting untuk dilakukan untuk menjamin proses registrasi akan menghasilkan kepemilikan data yang valid dan sekaligus untuk menguji seberapa tangguh dan valid hasil kerja mega proyek E-KTP yang menelan dana super jumbo.
Untuk mencegah penumpukan permintaan registrasi, proses ini dapat dilakukan secara bertahap misalnya untuk nomer seluler yang sudah berusia lebih dari 10 tahun yang dilayani pada 1 bulan pertama, dilanjutkan dengan yang umurnya lebih muda dan seterusnya sampai selesai.

Cara lainnya adalah dengan menempuh mekanisme bertingkat. Proses registrasi dan validasi (biometrik) dapat dilakukan oleh perwakilan NIK yang ada di KK yang selanjutnya difungsikan menjadi master validator di KK tersebut. Anggota KK berikutnya cukup mendaftar melalui jalur registrasi 4444 dan  master validator KK akan mendapatkan notifikasi dan permintaan persetujuan terhadap setiap upaya pendafatarn nomer baru di KK tersebut. Proses valid bisa dikerjakan lewat SMS dan tanggung jawab validasi secara hukum melekat kepada pemegang nomer master. Artinya jika kemudian ditemukan tindakan pidana terkait dengan SIM Card yang dinyatakan valid pada proses registrasi, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang nomer master validator.

Model registrasi realtime dengan memanfaatkan data biometrik adalah salah satu opsi registrasi yang dapat dipilih. Jika model registrasi 4444 tetap digunakan, maka untuk memastikan tidak ada pemalsuan pemasangan NIK dan KK saat registrasi, seharusnya Kominfo dan Dukcapil sesegera mungkin membuat model validasi tambahan yang untuk memastikan semua Sim Card yang telah terdaftar sebagai anggota KK tersebut apakah memang benar dimiliki oleh anggota keluarganya. Sampai tulisan ini dibuat, pemerintah sudah menyediakan proses validasi yang dapat dilakukan oleh setiap NIK untuk mengetahui nomer-nomer yang telah terdaftar. Opsi ini bukanlah opsi yang bebas masalah karena belum ada mekanisme yang mewajibkan/memaksa validasi di level pemilik NIK harus dilakukan  oleh setiap pemegang NIK. Masalah lainnya adalah jika pemilik NIK yang dipalsukan tidak memiliki Sim Card, tentu penjahat yang memalsukan data NIK tersebut tidak akan pernah terlacak. Kita tunggu saja, bagaimana kebijakan detail yang akan diambil oleh Kominfo, apakah tetap memakai prosedur registrasi di jalur 4444 atau akan membuat penyempurnaan di level validasi atau membuat model registrasi lainnya yang dianggap lebih handal.