Isu Radikalisme Berbasis Agama Menguat, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Isu Radikalisme Berbasis Agama Menguat,  Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Wahyu Budi Nugroho

Menyoal Istilah Radikal(isme)

Istilah "radikal" berasal dari bahasa Latin, radix yang berarti "akar". Dengan demikian, mereka yang "berpikir hingga ke akar" besar kemungkinan bakal meluluhlantah tatanan yang telah mapan saat ini, dan memang, demikianlah karakter utama dari radikalisme—imbuhan "-isme" berarti aliran, pemikiran, atau paham (Taher, 2004: 21). Di sisi lain, terminus radikalisme kerap pula disandingkan dengan istilah fundamental(isme) yang berarti "dasar" atau "pondasi", istilah fundamentalisme sendiri kini diartikan sebagai pemikiran penganut keagamaan yang bersifat kolot, kaku, dan menghendaki kembalinya praktek-praktek keagamaan layaknya era terdahulu (Euben, 1999: 16-17). Di tanah air, pemikiran kelompok radikal berbasis agamis salah satunya ditandai lewat penolakan terhadap ideologi Pancasila.

Pancasila yang Dipertanyakan Kembali

Dapatlah ditilik, Perancis dengan ideologi atau prinsip Liberty, Egality, and Fraternity telah selesai sebagai negara-bangsa; begitu juga Jerman dengan prinsip Deutschland Uber Alles, Italia dengan Italia Irradenta, atau Amerika Serikat dengan Declaration of Independence¬-nya, namun tidak demikian halnya Indonesia dengan Pancasila, kiranya begitulah anggapan kelompok agamis radikal tanah air. Mereka masih mempertanyakan hilangnya "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta saat terkonversi menjadi Pancasila (Santosa, 2006: 42-43). Memang, penerapan Pancasila di setiap rezim masih mengalami diskursus dari waktu ke waktu. Di era Soekarno, Pancasila termanifestasi lewat Nasakom, di era Soeharto Pancasila adalah "pembangunanisme" (developmentalism), sedangkan di era Reformasi, Pancasila seolah menjadi "kebebasan yang sebebas-bebasnya".

Guna mengatasi diskursus berkepanjangan ini, kiranya diperlukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi ini, seyogyanya sekaligus menjadi sarana untuk menciptakan konsensus bersama dan termutakhir mengenai Pancasila menyangkut bagaimana ia ditafsirkan dan dipraktekkan. Kita memang tak membenarkan praktek otoritarianisme Orde Baru, namun kebijakan rezim tersebut mengenai Pancasila patut diapresiasi. Sebagai misal, kebijakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang lebih dikenal dengan sebutan "P4" pada tahun 1978, begitu juga dengan kebijakan "Asas Tunggal Pancasila" di tahun 1985 (Ali, 2009: 35, 89). Hanya saja, apabila berbagai kebijakan tersebut hendak dihidupkan kembali, ia tak lagi boleh bersifat doktriner dan menguntungkan pihak-pihak tertentu sebagaimana terjadi kala itu sehingga justru menjadi alat pelanggeng kekuasaan. Agaknya, kegiatan Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers) Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR-RI yang digagas oleh Sekretaris MPR-RI bekerjasama dengan Universitas Udayana yang akan diselenggarakan waktu dekat ini dapat menjadi langkah awal yang sangat baik untuk kembali menggalakkan revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

Negara harus Hadir

Ada hal yang cukup menarik ketika pernyataan Jokowi dalam rangka menyambut Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni lalu menjadi viral di media sosial: "Saya Indonesia, Saya Pancasila!". Pernyataan ini kemudian segera diamini dan diikuti oleh ramai netizen tanah air. Tak pelak, fenomena ini menunjukkan keberhasilan penggunaan strategi budaya pop dalam mempopulerkan Pancasila. Namun seyogyanya, upaya terkait tak hanya berhenti sebatas "ritual" atau perayaan kosong semata, ada hal lebih urgen lagi yang harus diperhatikan pemerintah, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat.

Apabila dilihat, ide atau isu-isu radikalisme tak bisa berkembang dalam negara dengan basis ekonomi yang kuat meskipun negara-negara tersebut turut memiliki basis kultur agamis yang kuat, sebut saja; Malaysia, Brunei Darussalam, Qatar, atau Kuwait. Dengan demikian, dimensi ekonomi sesungguhnya menjadi kunci terkonkret dan paling nyata guna menangkal isu radikalisme. Paham radikalisme hanya dapat tumbuh dan bersemai dalam kondisi masyarakat yang diliputi keputusasaan, dirundung ketidakpastian menatap hari depan, selalu merasa rentan dan rapuh, berikut tersisihkan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya negara segera hadir untuk menciptakan bonum publikum 'kebahagiaan bersama'.

** Segala tanggung jawab terhadap isi dari tulisan ini ada pada penulis
Share Suara Pakar: