Renungan Indonesia Merdeka : Apa yang harus kita lakukan?

Renungan Indonesia Merdeka : Apa yang harus kita lakukan?

I Wayan Windia

 Presiden Amerika Serikat John F Kennedy, lebih dari setengah Abad yang lalu, hingga kini masih relevan. Bahwa yang harus dipikirkan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara suatu bangsa adalah, apa yang dapat kita perbuat bagi bangsa dan negara. Bukan sebaliknya. Namun ditengah-tengah era menuju satu abad Indonesia merdeka pada tahun 2045, maka telah terjadi proses globalisasi yang bengis. Era globalisasi disebutkan oleh pemikir Barat sebagai akhir dari sejarah. Berakhirnya negara bangsa, dan dunia telah menjadi tanpa batas (Huntington,1996, serta Petras dan Vletmeyer, 2001). Era global telah mentransformasi peradaban manusia (Indonesia). Manusia yang semula mengagungkan harmoni dan kebersamaan, kemudian bertransformasi menjadi manusia yang individualistis dan pragmatis, karena disulut proses kompetisi (globalisasi) yang keras.

Pada dasarnya proses globalisasi telah kehilangan makna dari makna asalnya. Pada mulanya, proses globalisasi yang terjadi akan menjadi dasar kebersamaan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi kemiskinan, pengangguran, bencana, penyakit, pengungsi yang miskin, migran, dll. Namun dalam perjalanan sejarahnya, globalisasi telah menempatkan negara yang kuat dan besar untuk menghegemoni bangsa-bangsa yang kecil dan miskin di dunia. Terjadilah jurang kaya-miskin yang lebar di atas dunia, terjadi pemerasan atas bangsa-bangsa, dll. Oleh karenanya, banyak para ahli yang mengatakan bahwa globalisasi sejatinya adalah proses imperialisme baru di atas dunia.

Namun apapun yang terjadi dalam proses putaran dunia, tetapi Indonesia harus tetap menjaga jati dirinya. Globalisasi yang bengis hanya dapat dilawan dan dikendalikan melalui konsistensi dan integritas jati diri. Bangsa Indonesia telah terukir dalam sejarah dunia sebagai bangsa yang dibangun dengan tetesan darah. Di atas tetesan darah itulah bangsa ini membangun jati dirinya. Tidak banyak bangsa-bangsa di dunia yang membangun bangsanya di atas tetesan darah. Hanya Indonesia di Asia Tenggara, Vietnam di Timur Jauh, dan Aljazair di Afrika Utara. Konflik (internal) yang terjadi pada bangsa-bangsa itu, yang hingga kini masih terjadi, karena bangsa tersebut belum selesai dengan kesepakatan tentang jati dirinya. Bangsa Indonesia sejatinya adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, dan bangsa pemenang perang. Bahkan bangsa Indonesia telah mampu memenangkan perang kemerdekaan melawan bangsa yang baru saja memenangkan Perang Dunia II.  Kalau saja referensi itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa ini akan memiliki integritas diri yang unik.

Sejatinya, jati diri bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam falsafah dasar negara Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Meski kesepakatan nasional itu telah dilakukan dengan ikhlas oleh semua elemen dan golongan Bapak Bangsa, namun hingga kini masih saja ada yang ingin mengingkarinya. Masih ada elemen bangsa yang tetap saja ingin membangun negara yang berlandaskan agama. Mereka masih tetap saja melakukan gerakan di bawah tanah maupun secara terbuka. Konflik akhirnya tak dapat dihindari. Tentu saja hal itu menghabiskan energi bangsa yang sangat besar. Pemerintah telah melakukan tindakan yang tegas di Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi, Maluku, Pulau Papua, dll. Namun ketegasan pemerintah saja sama sekali tidak cukup dan bisa menyelesaikan  masalah. Harus ada kesadaran warga negara tentang kepakatan nasional yang telah dilakoni oleh Bapak-Bapak Bangsa kita. Kalau tidak, tetap saja masalah integrasi bangsa menjadi “api dalam sekam”. Sementara itu masalah ekonomi dan pembangunan yang tidak merata, selalu dipakai sebagai alasan klasik untuk melakukan penyimpangan kesepakatan nasional tsb.

Pekerjaan rumah (PR) bagi para pemimpim bangsa ini ke depan akan semakin sulit. Secara internal harus masih mengendalikan persaingan idelogis yang belum tuntas. Sementara itu secara eksternal harus menghadapi persaingan antar bangsa dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Penduduk di NKRI sudah mulai tertelan dalam arus pragmatis, dan merasa berada dalam “zona nyaman”. Oleh karenanya, kegagalam para elit bangsa untuk membangun dalam bidang ekonomi, bisa berakibat fatal bagi eksistensi bangsa ke depan. Tumbangnya Orde Lama dan Orde Baru, serta pecahkan Uni Soviet, menjadi berbagai jenis bangsa dan negara, adalah sebuah contoh klasik. Betapa sektor ekonomi telah menjadi penyebab utama kejatuhan dan terpecahkan sebuah bangsa. Oleh karenanya, pemerataan pembangunan ekonomi (antar sektor, antar daerah, dan antar penduduk) adalah hal yang harus diwujudkan. Dengan demikian akan terjadi proses kebersamaan sebagai sebuah bangsa pememang perang. Hal ini sesuai dengan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Apa yang harus kita lakukan?

Dalam konteks peringatan  Indonesia Merdeka, maka kita harus merenung, tentang apakah yang harus dijadikan referensi dalam kehidupan kita ber-bangsa dan ber-negara.? Kita selalu akan terkenang para pejuang kemerdekaan kita. Beliau dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa-raga, dan harta-bendanya untuk Indonesia merdeka. Bahkan banyak diantaranya masih lajang dan mengorbankan masa lajangnya untuk Indonesia merdeka. Lalu mereka mewariskan pusaka yang dikenal sebagai Tri Pusaka Bangsa (TPB) yakni Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Saat ini semua pusaka itu masih dalam goncangan dan godaan. Pancasila belum terimplikasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. UUD 1945 telah berkali-kali diamandeman, sehingga kehilangan rohnya sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 (yang asli). Banyak komponen nasional yang menyebutkan UUD yang kini berlaku, sebagai UUD 2002. Selanjutnya konsep NKRI telah banyak digerogoti dengan konsep separatisme.

Lalu apakah yang harus kita perbuat? Kalau kita memang ingin kembali ke jati diri bangsa untuk menghadpi era global, maka kita harus segara back to basic. Kita harus melakukan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari Pancasila. Ketimpangan sosial harus segera di atasi, persatuan semakin diteguhkan, tolerasi agama harus dikukuhkan, kemanusiaan harus dimuliakan, dan permusyawaratan dalam perwakilan harus diimplementasikan. Sementara itu, sistem politik nasional harus dikembalikan pada UUD1945 (yang asli). Hanya dengan tindakan yang demikianlah kita akan semakin teguh menghadapi tantangan zaman.

** Segala tanggung jawab terhadap isi dari tulisan ini ada pada penulis
Share Suara Pakar: