RELEVASI TRANSFORMASI PACALANG TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI POLRI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEJAHATAN

Pembinaan keamanan dan ketertiban merupakan wewenang kepolisian, namun pada masyarakat lokal Bali terdapat lembaga adat yang dapat mendukung peran kepolisian tersebut yakni pacalang. Sejak awal pembentukannya pada sekitar abad ke IX-X Masehi, pacalang berperan menjaga keamanan dan ketertiban desa pakraman dari ancaman panchabaya, yaitu : perbuatan mengancam jiwa seseorang (jiwa bhaya), ancaman banjir (toya bhaya), dan ancaman api (geni bhaya), ancaman angin  (bayu bhaya), dan ancaman serangan dari luar desa (ripu bhaya) (Suastawa Dharmayuda, 1999). Selain itu pacalang mempunyai tugas mengamankan pelaksanaan  hari raya Nyepi, dan upacara keagamaan lainnya. Peran yang dimainkan pacalang tersebut mampu menciptakan kondisi dan rasa aman warga desa pakraman yang bersangkutan.

Dalam masyarakat adat Bali dikenal adanya dua jenis pacalang yakni "Pacalang Sekala" (pacalang yang nyata) dan "Pacalang Niskala" (pacalang yang gaib).

Konstruksi sosial masyarakat adat Bali dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tetap eksis dan terpelihara dari dahulu sampai era global sekarang ini. Keberhasilan pacalang dalam menjalankan peran dan tugasnya mengamankan Hari Raya Nyepi dan kegiatan agama dan adat lainnya, menyebabkan Pacalang dilirik oleh banyak kalangan, khususnya Polri. Hal ini terbukti saat berlangsungnya kongres PDI Perjuangan di Bali pada bulan Oktober 1998, pacalang tampil mengamankan kongres. 

Sejak itu peran pacalang tidak diragukan lagi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik yang skala lokal, nasional, maupun internasional di Bali. Kenyataan empirik juga menunjukkan, pacalang dilibatkan dalam pengamanan sidang-sidang kasus bom Bali, pertemuan puncak Pemimpin Negara-Negara ASEAN, serta kegiatan sosial lainnya, diluar peran dan funsginya di bidang adat dan agama. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa Kepolisian berbasis negara tidak serta merta dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa dukungan tatanan sosial (social order) maupun tatanan transedental (transcendental order) (Satjipto Rahardjo, 2000:8).

Hal diatas menjadi relevan seiring dengan rasio jumlah anggota Polri dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani di indonesia adalah 1 : 1000-1200 orang, padahal yang ideal menurut PBB adalah 1 : 400 orang penduduk. Pada segi lain dihadapkan pula pada kenyataan keterbatasan Polri dari segi kualitas sumber personil serta sarana dan prasarana yang memadai. Dengan latar belakang pemikiran di atas, uraian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembangunan Polri ke depan yang berbasis masyarakat.