Orasi Ilmiah

Penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 205,8 juta jiwa dan diestimasi menjadi 233,0 juta jiwa pada tahun 2010 (BPS, 2002). Sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perdesaan, sedangkan sisanya di wilayah perkotaaan. Namun dilihat secara kasat mata bahwa kondisi perekonomian, infrastruktur, pendidikan sumberdaya manusia, dan pendapatan per kapita selalu lebih baik di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan. 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,03 juta atau sebanyak 13,33% dari jumlah total penduduk. Diantara jumlah tersebut, sebanyak 11,10 juta penduduk miskin tinggal di kota, sedangkan sisanya 19,93 juta penduduk tinggal di desa. Dengan demikian, berdasarkan persentase maka penduduk miskin yang tinggal di perdesaan sebesar 64,23%. Sebagian besar penduduk miskin (64,65% pada tahun 2009) bekerja di sektor pertanian (BPS, 2010). Kondisi ketimpangan ini menjadi salah satu alasan yang memicu penduduk desa untuk migrasi ke wilayah perkotaan.

Untuk mengurangi ketimpangan desa-kota tersebut di atas maka diperlukan berbagai upaya yang dapat menstimulus kinerja perekonomian desa yang pada akhirnya memberikan dampak ikutan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyebabkan ketimpangan kondisi desa dan kota. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan peran dan desentralisasi melalui otonomi daerah. Kemandirian dan kesiapan daerah mengelola sumberdaya lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini merupakan suatu peluang dan tantangan bagi daerah yang harus diantisipasi. 

Pengembangan ekonomi daerah seyogyanya bertumpu pada sumberdaya lokal yang dimiliki dan aktivitas ekonomi yang mampu melibatkan dan menghidupi sebagian besar penduduk. Pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif potensi daerah diharapkan dapat menjamin keberlanjutan sumber penghasil dana pembangunan dan meningkatkan kinerja perekonomian daerah (Eriyatno 1999; Huseini 1999). 

Agroindustri adalah industri yang mengolah bahan hasil pertanian (dalam arti luas) untuk meningkatkan nilai tambahnya. Fokus pada agroindustri memang relevan pada tahap pembangunan Indonesia saat ini dan masa mendatang. Pengembangan agroindustri dapat menjadi sektor yang memimpin didasarkan pada agroindustri bersifat resource based industry, mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang sangat besar, mempuyai impact multiplier yang besar secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian daerah maupun nasional, menggunakan input yang dapat diperbaharui, teknologi agroindustri sangat fleksibel yang dapat dikembangkan dengan  padat modal atau padat tenaga kerja, dan produk agroindustri umumnya mempunyai elastisitas yang tinggi (Soepanto 1997). 

Pengembangan agroindustri juga harus diikuti dengan penyiapan sumberdaya manusia yang menguasai perkembangan teknologi dibidang agroindustri. Namun kondisi saat ini, banyak kalangan remaja sudah tidak tertarik lagi dengan bidang pertanian. Beberapa alasan penyebabnya adalah bekerja pada bidang pertanian tidak menjanjikan kesejahteraan, bidang pekerjaan yang ‘kotor’, atau mereka tidak mengerti sepenuhnya bidang pertanian itu melingkupi apa saja. 

Nilai tambah pada rantai suplai sistem pertanian semakin tinggi pada proses hilir dibandingkan dengan proses hulunya. Oleh karena itu sangatlah tepat diupayakan berbagai aktifitas agroindustri tingkat lanjut (down-stream agroindustry) untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, terutama pada sentra wilayah produksi pertanian. Selain itu, pembangunan ketahanan pangan dan agroindustri telah menjadi kebijakan strategis nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Bali (Pergub Bali No. 35 Tahun 2009). Pembangunan agroindustri bersifat strategis, oleh karena kelompok industri tersebut seharusnya mempunyai akar di bumi Indonesia dan keberhasilannya akan berdampak langsung pada perbaikan kesejahteraan sebagian besar masyarakat (Mangunwidjaja, dkk. 2001). Perencanaan Wilayah Perencanaan wilayah biasanya mencakup perencanaan