Denpasar – Universitas Udayana (Unud) menjadi tuan rumah Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Bali yang membahas berbagai isu strategis pendidikan tinggi, mulai dari penguatan tata kelola perguruan tinggi, keberlanjutan pendanaan, hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Pertemuan yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Bali ini menjadi forum untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi (10/10/2026).
Rektor Unud yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kemitraan Universitas Udayana, Prof. Dr. Eng. Ir. Made Sucipta, S.T., M.T., IPM., menyambut kedatangan rombongan Komisi X DPR RI bersama jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa transformasi Universitas Udayana menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat agar dapat memperkuat tata kelola dan meningkatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan nasional.
“Transformasi Unud menjadi PTN-BH menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan nasional. Namun, transformasi tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang tepat dalam tiga hal utama: pendanaan pendidikan tinggi yang berkelanjutan, penguatan riset dan hilirisasi inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi,” ujar Prof. Made Sucipta.
Ia berharap Komisi X DPR RI dapat terus menjadi mitra strategis dalam mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara PTN dan PTS juga perlu diperkuat agar perguruan tinggi dapat berkontribusi secara optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Dr. Hja. Kurniasih Mufidayati, M.Si., menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi dan mendengarkan secara langsung dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah.
Ia menjelaskan bahwa Komisi X DPR RI tengah membahas revisi RUU Sisdiknas melalui metode kodifikasi modifikasi, yang mencakup substansi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang Guru dan Dosen.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi terkait RUU Sisdiknas. Selain itu, kami juga baru saja menyelesaikan Panja Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru guna memastikan proporsi penerimaan mahasiswa di PTN dan PTS berjalan secara ideal sesuai kuota masing-masing,” jelasnya.
Merespons aspirasi pimpinan perguruan tinggi, Staf Ahli Bidang Regulasi Kemdiktisaintek, Nur Syarifah, S.H., LL.M., menegaskan bahwa seluruh kebijakan berlandaskan dasar hukum yang kuat dan masukan tersebut akan mengawal kodifikasi RUU Sisdiknas agar perguruan tinggi lebih agile dan adaptif.
Mengenai prioritas program studi STEM, ia meluruskan bahwa fokus tersebut diambil untuk mengejar ketertinggalan di tingkat ASEAN tanpa mengesampingkan bidang seni dan kebudayaan.
“Keberpihakan terhadap perguruan STEM itu tetap sama. Kenapa STEM diajukan, karena prodi STEM kita paling rendah di negara ASEAN. Itu yang harus kita kejar. Bukan berarti kemudian art ditinggalkan,” tegas Nur Syarifah.
Ia juga berkomitmen memetakan prodi keahlian lokal yang sepi peminat seperti pedalangan agar budaya Bali tidak punah, serta menjamin kesetaraan karier dosen vokasi dan seni.
“Untuk seni dan vokasi, kenaikan jabatan profesor tidak harus jurnal, tapi pertunjukan dan kontestasi, agar vokasi tumbuh bersama akademik,” tambahnya.
Selain membahas RUU Sisdiknas dan sistem penerimaan mahasiswa baru, pertemuan ini juga menyoroti pelaksanaan program prioritas pendidikan, termasuk KIP Kuliah, Beasiswa Garuda, dan Beasiswa ADik untuk mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan simbolis beasiswa KIP Kuliah kepada perwakilan mahasiswa Universitas Udayana sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota Komisi X DPR RI, Kepala LLDikti Wilayah VIII, Staf Ahli Kemdiktisaintek bidang Regulasi, serta pimpinan sejumlah perguruan tinggi di Bali, yaitu Institut Seni Indonesia Bali, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Bali Internasional, Universitas Ngurah Rai, Universitas Mahendradatta, dan Politeknik Pariwisata Bali.
Melalui penyelenggaraan kunjungan kerja ini, Universitas Udayana menjadi bagian dari ruang dialog antara pemangku kepentingan pendidikan tinggi dan pembuat kebijakan. Berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional, termasuk dalam mendukung penguatan tata kelola, pendanaan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia perguruan tinggi.