Jimabaran – Universitas Udayana menjadi tuan rumah penyelenggaraan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang diselenggarakan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), Kamis (23/4/2026), di Gedung Auditorium Widya Sabha Kampus Jimbaran Universitas Udayana. Kegiatan ini mengangkat tema “Memajukan Ketahanan Demografi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif: Inovasi Kebijakan Berbasis Bukti”.
imposium nasional ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, akademisi, hingga lembaga internasional untuk membahas tantangan dan peluang bonus demografi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Dr. Hassan Mohtashami, menyoroti perubahan dinamika kependudukan global, khususnya terkait tren penurunan fertilitas yang kini terjadi di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa kondisi fertilitas di Indonesia menunjukkan perbedaan antarwilayah. Di beberapa daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, tingkat fertilitas masih relatif tinggi, sementara di wilayah seperti Bali dan Jakarta mengalami penurunan yang signifikan.
Menurutnya, perubahan pola hidup masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan angka kelahiran.
Perempuan kini semakin fokus pada pendidikan dan pengembangan diri, sehingga membentuk paradigma baru dalam kehidupan keluarga modern. Ia juga menegaskan bahwa fertilitas bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan konstruksi sosial dan ekonomi yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Badri Munir Sukoco, S.S., MBA., Ph.D, menyoroti persoalan ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.
Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 490 ribu lulusan pendidikan tinggi, sementara kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor tertentu jauh lebih kecil. Kondisi ini dinilai memerlukan kajian mendalam terkait relevansi program studi di perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi terhadap program studi yang ada. Bila diperlukan, program studi yang tidak relevan perlu ditata kembali agar pendidikan tinggi benar-benar menjawab kebutuhan masa depan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dalam membantu pemerintah menyusun kebijakan berbasis data dan riset untuk menghadapi bonus demografi.
“Kampus adalah rumah bagi generasi emas 2045. Mari kita jadikan momentum bonus demografi ini sebagai lompatan kemajuan bangsa, bukan menjadi beban sejarah di masa depan,” ujarnya.
Sekretaris Menteri (Sesmen) Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol.Admin, Ph.D menyebut periode saat ini sebagai fase krusial yang akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi.
“Kita harus bergerak cepat untuk memastikan bonus demografi dapat dikapitalisasi. Jika tidak, kita berisiko menjadi negara yang menua sebelum sejahtera,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Tanpa perencanaan yang integratif dan berbasis data, target besar tersebut akan sulit dicapai. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi menjadi sangat penting,” tambah Sesmen Budi.
Dalam kegiatan tersebut, Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., turut menjadi narasumber pada Plenary Session I dengan membawakan materi bertajuk “Dari Rumah Tangga ke Ekosistem: Pengelolaan Sampah Keluarga dalam Pembangunan Berkelanjutan.”
Dalam pemaparannya, Rektor Universitas Udayana menekankan bahwa persoalan sampah tidak dapat hanya diselesaikan di tingkat hilir, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku di tingkat rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berdampak langsung terhadap meningkatnya volume sampah dan tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi mulai dari edukasi keluarga, penguatan kesadaran lingkungan, hingga pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas dan ekosistem berkelanjutan.
Rektor juga menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendorong inovasi, edukasi masyarakat, serta pengembangan kebijakan berbasis riset untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran website resmi Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) yang memuat berbagai hasil riset dan kajian kependudukan dari perguruan tinggi di Indonesia. Kehadiran platform ini diharapkan menjadi pusat pengetahuan dan referensi kebijakan berbasis data dalam mendukung pembangunan kependudukan nasional. Disamping itu juga dilaksanakan pengukuhan Pengurus Konsorsium PTPK Tahun 2026 serta penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Sumatera Utara, dirangkaikan penandatanganan PKS dengan Universitas Negeri Padang, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Tadulako, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Udayana.
Simposium ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis dan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat dalam memastikan bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal menuju Indonesia Emas 2045.