Isu kemacetan parah dan tantangan mobilitas di Bali menjadi sorotan utama dalam diskusi Kompas.com Talks, Kamis (5/11/2026) di Aula Lecture Building, Kampus Bukit Jimbaran. Berbagai kalangan hadir dalam kegiatan ini, mulai dari pejabat kementerian, akademisi, praktisi transportasi, hingga mahasiswa Universitas Udayana.
Diskusi yang dipandu oleh moderator Wisnu Nugroho ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Dail Umail Asri, akademisi Universitas Udayana Komang Adi Sastra, Bali Transport Decarbonization Project Lead WRI Muhammad Haikal Riza, serta Operator Transportasi Publik PT Kereta Api Indonesia (Persero) I Gede Dharmayusa.
Kegiatan ini memaparkan hasil riset mengenai pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Bali yang melonjak tajam dari 11,2 juta pada tahun 2024 menjadi 16,3 juta pada tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat ada 5,5 juta kendaraan bermotor terdaftar di Bali pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,76 juta di antaranya merupakan sepeda motor. Angka ini jauh melampaui jumlah penduduk Bali yang berada di kisaran 4,2 juta jiwa yang berarti rasio kepemilikan kendaraan pribadi di Bali sangat tinggi.
Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 86 persen kendaraan di Bali didominasi oleh sepeda motor, sehingga mobilitas masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi. Tingginya volume kendaraan ini memicu kemacetan parah yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi hingga estimasi ratusan triliun rupiah per tahun, tetapi berdampak buruk pada sektor kesehatan, lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat dan wisatawan.
Keempat orang narasumber yang hadir pada diskusi ini sepakat, Bali memerlukan perombakan sistem transportasi yang komprehensif melalui penyediaan angkutan publik massal yang terintegrasi, handal, dan terjangkau. Namun, transisi menuju transportasi publik di Bali menghadapi tantangan besar, salah satunya pergeseran pola pikir masyarakat dan budaya lokal yang terbiasa menggunakan kendaraan pribadi.
Meski demikian, berkaca pada kesuksesan pembangunan transportasi massal seperti MRT dan LRT di Jakarta yang awalnya juga menghadapi penolakan kuat dari masyarakat, langkah serupa dinilai dapat diterapkan di Bali. Perencanaan transportasi masa depan di Bali harus melibatkan dialog terbuka antara pemerintah, operator transportasi, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat agar solusi yang dihasilkan dapat selaras dengan kearifan lokal dan budaya setempat.
Diskusi ini turut mengundang akademisi dan praktisi sebagai penanggap, antara lain Guru Besar Universitas Udayana di bidang transportasi dan lingkungan Prof. Alit Suthayana, Staf Khusus Gubernur Bali Samsi Gunarta. Hadir pula perwakilan dari PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Goentoro, Prajuru MDA Bali I Gusti Putu Anindya Putra, Komunitas Taksi, serta perwakilan Movenpick Resort and Spa Jimbaran Dedy Sulistiyanto.