Denpasar – Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Udayana (ALSA LC Universitas Udayana) menyelenggarakan ALSA Institute Visit 2026 dengan mengunjungi Kantor Pemerintah Provinsi Bali, (25/6). Kegiatan ini diikuti oleh 44 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman mengenai implementasi hukum dan tata kelola pemerintahan daerah secara langsung.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh kesempatan berdiskusi dengan dua narasumber dari Pemerintah Provinsi Bali, yakni Ngurah Satria Wardana, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, serta Wayan Eka Putra, Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Melalui sesi pemaparan materi, para narasumber menjelaskan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari peran dan fungsi biro, mekanisme koordinasi antarperangkat daerah, hingga implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi, sekaligus memahami bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan office tour ke Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian (PBJEK) Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Melalui kunjungan ini, peserta dapat melihat secara langsung lingkungan kerja serta memahami proses kerja dan koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing biro dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.
Penyelenggaraan ALSA Institute Visit 2026 merupakan wujud komitmen ALSA LC Universitas Udayana dalam menghadirkan program yang menjembatani pembelajaran akademik dengan praktik profesional. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa mengenai implementasi hukum di sektor pemerintahan, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap dinamika birokrasi dan pelayanan publik.
Melalui pengalaman belajar secara langsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, para peserta diharapkan mampu mengembangkan kompetensi, profesionalisme, serta perspektif yang lebih komprehensif sebagai calon praktisi hukum yang siap berkontribusi dalam pembangunan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di masa depan.