Badung, 6 Oktober 2026 – Universitas Udayana melalui Unit Layanan Terpadu Universitas Udayana menggelar Workshop Penyusunan Standar Pelayanan Publik secara daring pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WITA ini menghadirkan narasumber nasional yang sangat kompeten, yaitu Dr. H. Abdullah Azwar Anas, M.Si., yang merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia periode 2022–2024. Workshop ini diikuti oleh jajaran pimpinan, dekan, direktur, kepala unit, serta tim Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Udayana.
Dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Universitas, Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes., menyampaikan bahwa transformasi Unud menjadi PTN-BH bukan sekadar perubahan status, melainkan momentum untuk mengubah mindset dari layanan umum menjadi layanan yang berorientasi pada kepuasan publik. “Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Abdullah Azwar Anas untuk berbagi ilmu di tengah kesibukannya. Materi beliau menjadi referensi berharga bagi kami dalam meningkatkan standar layanan satu pintu melalui ULT,” ujarnya.
Dalam paparannya yang bertajuk “Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak”, Azwar Anas menekankan bahwa sebuah institusi, termasuk kampus, tidak boleh terjebak pada formalitas seminar tanpa aksi nyata. Beliau membagikan pengalaman empirisnya selama memimpin Kabupaten Banyuwangi dan Kementerian PANRB, di mana kunci utama perbaikan layanan adalah pemangkasan proses bisnis yang panjang dan integrasi sistem digital.
“Banyak kampus sibuk melakukan workshop, tapi tidak berdampak pada perbaikan layanannya. Harapan saya, workshop hari ini benar-benar berdampak. Di tengah keterbatasan waktu, SDM, dan anggaran, pimpinan harus berani melakukan terobosan inovasi. Jangan terjebak pada pembuatan banyak aplikasi; justru integrasikanlah layanan ke dalam satu portal digital,” tegas Azwar Anas.
Beliau mencontohkan bagaimana pemangkasan tahapan proses bisnis di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari 14 tahap menjadi 2 tahap, serta di LKPP dari 9 tahap menjadi 2 tahap, yang berdampak pada penghematan anggaran dan percepatan layanan. “Kampus harus fokus pada skala prioritas. Pilih beberapa masalah utama yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, lalu selesaikan dengan kolaborasi lintas unit,” tambahnya.
Sesi diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Anak Agung Ayu Intan Parameswari, S.IP., M.Si., berlangsung dinamis. Para peserta antusias menggali strategi praktis dalam memangkas birokrasi, mengatasi ego sektoral, serta menentukan prioritas digitalisasi layanan di lingkungan Unud. Menanggapi pertanyaan mengenai resistensi antar unit, Azwar Anas menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat (strong leadership) dari Rektor dan jajaran pimpinan untuk menyatukan visi, disertai dengan pakta integritas dan penentuan target yang jelas.
Workshop ini menjadi langkah awal yang konkret bagi Unud dalam menyusun standar pelayanan publik yang lebih responsif. Diharapkan, output dari kegiatan ini dapat segera diimplementasikan, dimulai dari pemetaan proses bisnis, penyederhanaan alur layanan, hingga penguatan infrastruktur digital yang terintegrasi. Universitas Udayana berkomitmen untuk terus berbenah, memastikan setiap layanan yang diberikan tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.